GP Sakera Gelar Aksi Demo, Tegaskan Agar Pemkab Situbondo Melaksanakan Perda yang Dibuat

Jawapes Situbondo – Seperti disampaikan pada orasinya, terkesan tidak ada tanggapan serius atas tuntutan yang pernah disampaikan setahun yang lalu terkait persoalan penutupan tempat praktek prostitusi. Kembali Syaiful Bahri selaku Ketum GP Sakera melakukan aksi damai turun ke jalan. Aksi diikuti sekitar puluhan peserta yang terdiri dari S One, LPKPN, beberapa elemen masyarakat, Senin (13/5/2019) depan kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Sebagai bentuk kepeduliannya,  dengan penuh semangat serta terkesan menahan emosi. Suara lantang Syaiful mengatakan bahwa mengingat aksi serupa sudah pernah dilakukan dan sampai sekarang terkesan mandul dalam pelaksanaan Perda nya,  maka jika kali ini tidak ada tanggapan serius dari Pemkab setempat, demo marathon akan terus digelar sampai mendapat perhatian serius (aspirasi rakyat didengarkan).

“Banyak juga para tunasusila yang berasal dari luar kota. Ini karena ada anggapan peraturan daerah disini tidak berfungsi,” teriak Bang Ipoel (panggilan akrab Syaiful Bahri).

Sementara, Sumyadi yang mendapat kesempatan pertama berorasi menanyakan kenapa Kota Situbondo yang terkenal sebagai kota SANTRI dijuluki kota Lendir.

“Kemana Perda? Apakah pemerintahan kabupaten hanya diam?” tanya Sumyadi.

Pantauan tim media Jawapes di lokasi, keadaan sempat memanas ketika peserta merasa tidak ada tanggapan dari pemangku kebijakan. Selanjutnya sejumlah massa demo memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah daerah. Setelah terjadi saling mendorong dengan petugas yang sudah berjaga-jaga untuk mengantisipasi pengamanan. Dan dari musyawarah bersama untuk menjaga ketertiban juga keamanan akhirnya disepakati hanya beberapa perwakilan yang diijinkan masuk antaranya Ketum GP Sakera Syaiful Bahri dan Bendahara Umum, Ketua S One Dwi Atmaka, H. Fahmi (Tokoh Masyarakat Desa Sumberrejo), Sumyadi (Tokoh Pemuda asal Besuki) untuk melakukan negosiasi.

Namun tidak seperti diharapkan karena Bupati dan Wabup serta Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo sedang tidak berada di tempat. Mereka hanya bertemu dengan 2 asisten. Dan dalam tuntutan utamanya disampaikan adalah melaksanakan Perda yang sudah dibuat.(Tim)