Pertanyaan Permadi Membungkam Peserta Lemkaji MPR RI


Jawapes Jakarta – Kegiatan dengar pendapat dalam Rapat Pleno Khusus yang digelar Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI menghadirkan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu dan Gubernur Lemhannas RI, Letjend TNI (Purn.) Agus Widjojo, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dalam forum tersebut dihadiri Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Mahyudin, S.T, M.M serta para Pimpinan Lemkaji MPR, Rully Chairul Azwar, Jafar Hafsah, Prof. Syamsul Bahri dan para anggota Lemkaji MPR.

Mahyudin mengungkapkan sesuai tugas dan wewenang MPR sesuai UU No.17 Tahun 2014 atau UU MD3 adalah membuat kajian ketatanegaraan berkaitan dengan pelaksanaan UUD.

“Lemkaji adalah salah satu unsur pelaksana amanah UU untuk membuat kajian tersebut sehingga perlu tambahan masukan dan pemikiran dari elemen bangsa tentang berbagai isu yang dikaji dan saya mengapresiasi Panglima TNI, Menhan dan Gubernur Lemhannnas untuk berdiskusi, memberikan sumbangsih pemikiran buat lembaga MPR ini tentang ketatanegaraan kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lemkaji sekaligus Pimpinan rapat Rully Chairul Azwar menyampaikan mengundang para narasumber untuk memberikan pemaparan dan masukan materi pembahasan utama mengenai ‘Pertahanan, Keamanan dan Wilayah Negara’, sedangkan untuk materi keamanan akan dibahas nanti dengan unsur dari Polri.

“Kami mencatat ada beberapa persoalan yang menjadi isu di masyarakat. Misalnya tentang sistem Hankamrata sesuai amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (2) apakah masih relevan. Kami melihat masih ada ancaman tapi bentuknya tidak seperti dulu, jika saat itu dalam bentuk fisik tapi saat ini berbeda. Yang terlihat adalah ancaman proxy war dan cyber war,” ungkap Rully.

Dalam paparan awal Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengungkapkan bahwa Presiden RI telah memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Pertahanan untuk melaksanakan pertahanan negara dari segala ancaman yang ada.

“Kita harus menyikapi adanya ancaman yang datang, apakah perlu dihadapi secara fisik atau non fisik sehingga harus waspada karena sudah menjadi tugas pokok TNI dalam bidang pertahanan adalah menegakkan kedaulatan negara,” tegas Ryamizard.

Gubernur Lemhannas, Agus Widjojo memaparkan jika membahas soal pertahanan Negara walaupun ada pemisahan antara TNI dan Polri jika berbicara soal pertahanan dibutuhkan peran keduanya.

“Intinya peran TNI dan Polri dalam pertahanan negara terutama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia adalah peran yang penting dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Dalam forum Tanya jawab, Permadi, SH selaku anggota Lemkaji MPR mempertanyakan masuknya tenaga Cina ke Indonesia atas izin Jokowi dibeberapa daerah yang dalam data malah dikecilkan oleh menteri tenaga kerja antara lain di Morowali, Banten, Bandung dimana mereka dengan mudah dapat kartu penduduk.

“Selain mempertanyakan masuknya tenaga Cina, saya juga mempertanyakan adanya tantangan perang bintang dari para Jenderal TNI. Jika hal ini dibiarkan apa tidak terjadi revolusi nantinya, namun dari para narasumber tidak berani menjawabnya,” kata Permadi kepada Jawapes.

Yang menarik dalam diskusi ini adalah pertanyaan Permadi yang telah membungkam para narasumber yang berada diforum tersebut. (Red)



Hak Jawab | Koreksi

Tulis Pesan anda disini

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.